Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengungkapkan fakta-fakta tindakan Polda Jabar yang tidak adil dan hanya membela salah satu pihak, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Bandung.

 

 

Menurut Sodik, sebelum kejadian, Kapolda Jabar telah mengundang beberapa ormas untuk meminta massa mengimbangi massa  FPI pada hari Kamis dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir.

 

 

"Polda sudah memfasilitasi apel pagi  GMBI di halaman  Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa" kata Politisi F-Gerindra dalam rilisnya, Selasa (17/1).

 

 

Pada hari kejadian, kata Sodik, yakni  hari Kamis, Polisi  membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMIB membawa balok dan senjata tajam, padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri.

 

 

Ia juga menyatakan keheranannya, polisi melakukan pembiaran perbuatan intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengerusakan mobil oleh oknum GMBI.Bahkan, lanjut Sodik, Kapolda Jabar membiarkan aksi GMIB berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu pukul 18.00 yang diatur oleh UU dan Polisi Jabar baru  membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPI.

 

 

Setelah adanya korban, lanjut dia, Kapolda  Jabar justru hanya menengok anggota GMIB yang jadi korban di Tasikmalaya. "Padahal, butuh waktu sekitar 3 jam ke sana.Sementara para korban keberutalan oknum  GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat  di RSAl Islam hanya berjarak 10 menit tidak ditengok Kapolda" tekannya.

 

 

Bukan hanya itu, oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor langsung ditangkap dan dijadikan tersangka.Sedangkan oknum GMIB dan simpatisannya yang melakukan  pengeroyokan dan  penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan dan sampai sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda jabar.

 

 

Menurut Politisi Dapil Jawa Barat ini, ada kesengajaan pemihakan opini dimana  Kahumas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yang melarang bikin berita hoax. "Humas Polda Jabar menulis berita hoax di website  atau fanspage yang menyebutkan bahwa  PW Muhamadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yang anarkis. Namun, ternyata ada bantahan  dari PW Muhamadiyah," ujarnya.

 

 

Sejalan dengan ketidakadilan ini, humas Polda Jabar juga tidak melakukan protap Mapolri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut.''Dengan fakta-fakta ketidakadilan ini, maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri, yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat,'' tuturnya.

 

 

Sodik menuturkan, jika ini dibiarkan, maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga layak jika Kapolri Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjenpol Anton Charliyan sebagai Kapolda Jawa Barat. (jk,mp), foto : jaka/hr.